“Tidak ada privatisasi di dalam pembangunan wisata alam TN Komodo”, hal tersebut yang ditegaskan Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, saat pertemuan dengan pers terkait TN Komodo yang beberapa hari ini ramai dibicarakan. (9/8)
Foto Instagram: kementrianlhk/Direktur Jenderal KSDAE-Wiratno

Yang ada adalah pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam yang mana terdapat hak & kewajiban serta sanksi apabila ada pelanggaran dari pemegang izin.


Pengembangan pariwisata alam diperbolehkan di zona pemanfaatan dan harus melibatkan masyarakat. Pengelolaan TN dibagi beberapa zonasi, zona inti, rimba, pemanfaatan, tradisional, khusus, perlindungan bahari.

Dalam pengembangan wisata alam di Taman Nasional diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukung wisatawan yang berkunjung, sehingga mereka mendapatkan minimal 3 (tiga) hal yaitu: (1) Safety-keamanan, (2) Amenity-Kenyamanan, dan (3) Kepuasan.
Pengembangan wisata alam di kawasan Taman Nasional sebagai Kawasan Konservasi berbeda dengan pengembangan outdoor recreation yang cenderung berkembang menjadi wisata masal.
Foto Instagram: kementrianlhk/Pulau Padar
Wisata alam di kawasan Taman Nasional memiliki kaidah-kaidah antara lain edukasi, proses penyadaran akan cinta lingkungan, penyadaran untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Hal ini dilakukan sehingga wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional akan mendapatkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan.

Pada saat ini di TNK terdapat 2 (dua) Izin Pengusahaan Pariwisata Alam yaitu PT. SKL di Pulau Rinca dan PT. KWE di Pulau Komodo dan Pulau Padar dan areal usaha kedua izin ini berada di ruang usaha Zona Pemanfaatan. .
Prosedur penerbitan izin kedua perusahaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua perusahaan tersebut dalam hal pembangunan menggunakan konsep kearifan lokal dan ramah lingkungan baik dari segi material maupun tata cara pelaksanaannya (zero waste, zero emission, penggunaan material bambu dari bajawa, reverse osmosis, solar panel, low impact).
Sedangkan dalam pembangunan & pengembangan rencana pengelolaan tidak mengganggu lintasan Komodo dan sarang Komodo. Proses pengerjaan persiapannyapun dilakukan di luar kawasan Taman Nasional.
TANGGAPAN INDOFLASHLIGHT:
Jawaban IF: TIDAK SETUJU!
Taman Nasional Pulau Komodo tetaplah Taman Nasional. Seharusnya investor asing (SWASTA) jangan bermodal dan membangun usaha disana!
– Saudara kami di NTT berdemo menolak pembangunan ini!
– Dengan area yang akan dibangun seluas itu kami rasa itu berlebihan untuk prasarana!

Perlu diketahui “300 hektar di Pulau Padar mau di kelola Perusahaan SWASTA, 22,1 hektar di Pulau Rinca pas di puncak tempat Komodo biasa lewat. Please help protect Komodo dari tangan investor, jangan bebani punggung Komodo dengan bangunan investor”.

– Jika sesuai/tidak menyimpang maka masyarakat tidak akan pernah berdemo!

Biarkan alam di Taman Nasional Pulau Komodo Tetap Liar BUKAN Pembangunan Semakin Liar.

Petisi Kami Akan Terus Berlanjut! Tanda Tangani Petisi DISINI!


TANGGAPAN PENOLAKAN SEBAGIAN BESAR DARI NETIZEN MELALUI KOMENTAR KEMENTRIANLHK:


One thought on “Klarifikasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Memperbolehkan Pembangunan Investor Asing di Pulau Komodo di Tolak Netizen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *